POKJALUH ADAKAN BAKSOS IDUL ADHA

Bertema "Tebar Cinta Dengan Berkurban" Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali mengadakan bakti sosial Idul Adha 1437 H pada hari Rabu, 14 September 2016 di daerah binaan Pokjaluh yaitu dukuh Mongkrong desa Jlarem kecamatan Ampel kabupaten Boyolali. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan kesadaran dan peran serta umat Islam dalam upaya mengembangkan cinta terhadap sesama dalam perwujudan taqwa kepada Allah.dan memperkokoh tali silaturahmi dengan pembagian daging qurban dan paket sembako.

Pada bakti sosial ini Pokjaluh berhasil mengumpulkan kambing 20 ekor dan 100 sembako dari berbagai donatur dan dibagikan kepada warga dukuh Mongkrong, Grogolan dan Ngaglik Desa Jlarem. Dalam sambutannya, ketua panitia Drs. H. Ali Munawar menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah pertama kali diadakan oleh Pokjaluh Kabupaten Boyolali dan akan menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Karena kegiatan ini sangat berpengaruh dalam menambah keimanan warga. 

Kasie Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, Drs. H. Mualim, M.PdI berpesan kepada warga agar menumbuhkan rasa cinta terhadap agama Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga kebanyakan ajaran agama Islam diambil dari peristiwa Nabi Ibrahim seperti peristiwa Qurban dan Haji.

Masyarakat dukuh Mongkrong menyambut positif dan gembira atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengucapkan terimakasih kepada Pokjaluh yang telah membantu masyarakat dalam memeriahkan Idul Qurban di daerahnya. Karena di dukuh ini tidak ada qurban ketika hari Raya Idul Adha dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang dalam memahami makna qurban. Semoga dengan adanya kegiatan ini masyarakat tergugah kesadarannya untuk berqurban.

POTRET KEGIATAN BAKSOS

Read More

Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Kemenag Kab. Boyolali

Senin, 25 Mei 2015 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali diadakan Rakor Lembaga Pendidikan dalam hal ini pondok pesantren se-kabupaten Boyolali.  Dalam acara ini diundang 40 pimpinan pondok pesantren dan 17 Penyuluh Agama Islam Fungsional..

Drs. H. Saerozi, M.Si selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali memberi pengarahan dan membuka acara rakor ini. Dalam pengarahannya beliau mengatakan bahwa lembaga pendidikan selama ini belum tertib dalam hal administtrasi. Sebagai contoh apabila mendapat bantuan dari pemerintah tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban. Juga Bapak Kankemenag memberi imbauan kepada pimpinan pondok pesantren untuk mewaspadai paham-paham radikal dan patuh terhadap ulil amri.

Setelah acara dibuka kemudian dilanjutkan oleh bapak. H. Sauman, M.Ag selaku kasi Pakis. Acara ini intinya adalah pemutakhiran data juga tentang ijin operasional pondok pesantren. Selain itu, Bapak Sauman meminta setiap pondok pesantren untuk bekerjasama dalam bidang kesehatan dengan puskemsas di kecamatan masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi penyakit yang diderita oleh para santri.

Read More

KUA dan Haji Harus Bersih dari Gratifikasi

Jakarta [ItjenNews] – “Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) harus benar-benar bersih dari gratifikasi. Sebagai satuan kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mereka harus mempunyai Standar Operasional Prosedur yang jelas, mempunyai rumusan standar pelayanan minimal dan mengacu pada standar pelayanan prima.” tegas Inspektur Jenderal M. Jasin dalam Rapat Gelar Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus Tahap II di ruang Inspektorat Investigasi (Senin, 02/03/2015).

Di tahun 2014 capaian kinerja Kementerian Agama menurut mantan jajaran pimpinan KPK ini masih berkisar pada skor 54,83 capaiannya masih rendah. Sehingga di tahun 2015 Itjen akan melakukan evaluasi kinerja kepada 118 satuan kerja (satker) sebagai piloting project. Hal itu dimaksudkan agar outcome kinerja Kementerian Agama dalam pembangunan keagamaan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat dapat dirasakan keberadaannya.

“Kementerian Agama dengan jumlah pegawai sekitar 240 ribuan dan menghabiskan anggaran setiap tahunnya sekitar 60 triliyun belum signifikan dalam membangun icon bersih dan melayani kepentingan masyarakat secara prima termasuk dalam peningkatan mutu pendidikan.” papar M. Jasin pula.

Untuk mendorong agar satker di bawah lingkup Kementerian Agama tidak gemuk struktur, Irjen M. Jasin merekomendasikan agar Madrasah Ibdtidaiyah (MI) tidak lagi menjadi satker. Hal itu untuk efektifitas struktur dan meminimalisir ketidaktertiban administrasi satker karena tidak terlalu banyak lagi. Sehingga Itjen diharapkan menjadi agent of change dalam pembangunan mindset dan kinerja Kementerian Agama secara khusus dan pembangunan masyarakat secara umum.

Read More